Camat MKS: Selesaikan Permasalahan Pembebasan Lahan untuk Kerjakan Pengaspalan Akses Jalan Menuju SMPN 5 Bukitttinggi

Bukittinggi--Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Camat MKS, hari ini menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan untuk dilakukan pengaspalan akses jalan masuk ke SMPN 5 Bukittinggi.

Pemko selama ini sudah lama merencanakan pengaspalan ini akan tetapi terhalang dalam pembebasan lahan di lokasi yang akan dilakukan pengaspalan.

Pemko Bukittinggi Sudah bertahun - tahun ingin menyelesaikan permasalahan ini, akan tetapi tidak juga kunjung selesai, Berkat kerjasama dan pendekatan persuasif Camat MKS Mihandrik dengan masyarakat sekitar akhirnya pengaspalan ini bisa terlaksana juga.

Camat Mandi Angin Koto Selayan (MKS)Mihandrik, S.STP, MSi mengatakan di Kantor Camat MKS, pada Rabu (14/09), persoalan yang telah lama ini tentu sangat dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat yang bermasalah, dan langkah persuasif musyawarah mufakat menemukan titik sepakat dan kesamaan persepsi untuk menuntaskan pengaspalan akses ke SMPN 5 Kota Bukittinggi.

"Pengaspalan akses jalan masuk ke SMPN 5 ini tentu sangat dibutuhkan oleh warga kita, baik dari segi kebersihan lingkungan sekolah maupun dari segi lancarnya transportasi ketika warga kita mengantarkan anaknya ke sekolah, " terang Mihandrik.

Sementara itu Kadis PUPR Kota Bukittinggi Ebyuleris melalui telepon menjelaskan, ia sebagai pihak pelaksana lapangan untuk melakukan pengaspalan akses jalan ini, mengucapkan terima kasih banyak kepada Camat MKS yang sudah memediasi warga sekitar dan melakukan pendekatan persuasif dengan warga, untuk pembebasan lahan ini.

"Dulu ada beberapa warga yang mengusulkan pengaspalan akses jalan masuk ke SMPN 5 ini, akan tetapi masih terkendala dengan pembebasan lahan, maka pengerjaan pegaspalan jalan ini tertunda, " tutur Eby

Dijelaskannya, Alhamdulillah berkat pendekatan persuasif Camat MKS Mihandrik dengan warga sekitar dan setelah mendapatkan persetujuan warga maka disetujuilah pengaspalan jalan akses masuk ke SMPN 5 Bukittinggi ini.(Linda).